Jakarta (03/09) – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) beraudiensi secara virtual dengan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Prof. DR. (HC) KH. Ma’ruf Amin pada Kamis (03/09). Pada kesempatan itu, Ma’ruf Amin mengapresiasi program dan kegiatan yang sudah dilakukan LDII. “Saya berharap program-program yang dipaparkan Pak Chriswanto itu agar terus dilanjutkan karena merupakan partisipasi ormas dalam pembangunan bangsa dan negara,” ujarnya.
Dalam audiensi ini, DPP LDII diwakili Penjabat Ketua Umum DPP LDII (Pj. Ketum DPP LDII), Ir. H.Chriswanto Santoso M.Sc., Ketua DPP LDII, Dr. H. Rathoyo Rasdan MBA dan Dr. H. Iskandar Siregar M.Si., Sekretaris DPP LDII, Hasim Nasution SE., SH., dan Rioberto Sidauruk SH., MH. Sementara itu, dalam audiensi ini, Wapres RI, Ma’ruf Amin didampingi oleh staf Wapres RI, Prof. Masykuri Abdillah, Masduki Bhaidlowi, dan Dr. Salahudin Al Ayubi.
Chriswanto Santoso memperkenalkan diri sebagai Pj. Ketum DPP LDII menggantikan Ketum DPP LDII, almarhum Prof. Dr. KH Abdullah Syam M.Sc., kepada Wapres RI. Selain itu, Chriswanto Santoso juga menjelaskan secara singkat hasil dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII yang diselenggarakan secara virtual pada 19-20 Agustus 2020 lalu dan dihadiri 3.000 peserta dari 34 provinsi.
Hasil Rapimnas LDII 2020 memberi rekomendasi untuk keberlanjutan program LDII sebagai salah satu keputusan dari Rapat Kerja Nasional LDII Tahun 2018 yang mencakup delapan bidang yaitu: Wawasan Kebangsaan, Keagamaan dan Dakwah, Pendidikan, Ketahanan Pangan dan Lingkungan, Ekonomi Syariah, Kesehatan dan Herbal, Energi Terbarukan, dan Teknologi Informasi.
Menurut Chriswanto Santoso, delapan bidang tersebut sebagai salah satu kontribusi LDII kepada bangsa dan negara. “Sebagai salah satu contoh untuk Wawasan Kebangsaan, LDII telah melakukan FGD dan beberapa kegiatan untuk mengokohkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, untuk dakwah di mana sebagai lembaga dakwah, LDII tidak hanya melakukan dakwah kepada khalayak umum tetapi juga kepada kelompok masyarakat marjinal seperti kepada sekelompok suku terasing di Sulawesi Tengah, pada komunitas penderita kusta dan kelompok penyandang tuna rungu dan wicara di Jawa Timur, dan kepada narapidana di salah satu lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Selatan. Ada pun untuk bidang kesehatan, misalnya, kami mendorong dan memanfaatkan obat herbal yang merupakan obat tradisional dan kita memiliki sumber daya yang melimpah untuk herbal ini, karena itu, ini salah satu upaya dalam meningkatkan imunitas tubuh dan ini termasuk bagian dari pencegahan dan penanggulan terhadap pandemi virus Covid-19,” jelas Chriswanto disela-sela pemaparannya kepada Wapres RI.
Chriswanto menambahkan juga beberapa kegiatan LDII dalam rangka membantu pemerintah di bidang pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19. “DPP LDII telah menyelenggarakan webinar tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di pondok-pondok pesantren bekerja sama dengan perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dalam perwakilan pondok pesantren di berbagai wilayah Indonesia, termasuk dengan Asosiasi Pesantren NU, Rabithah Ma’ahid Islamiyah. Harapannya webinar ini sebagai salah satu upaya mensosialisasikan bagaimana penerapan protokol kesehatan di lingkungan pesantren dan membekali para pengelola dan santri pondok tentang pengetahuan dan wawasan terkait pandemi Covid-19. Nara sumbernya selain dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, juga ahli pandemi dari Universitas Griffith, Australia,” ungkap Chriswanto Santoso.
Chriswanto Santoso menambahkan juga beberapa kegiatan LDII dalam rangka membantu pemerintah di bidang pencegahan dan penganggulangan dampak Covid-19. “DPP LDII telah menyelenggarakan webinar tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di pondok-pondok pesantren bekerja sama dengan perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dalam perwakilan pondok pesantren di berbagai wilayah Indonesia, termasuk dengan Asosiasi Pesantren NU, Rabithah Ma’ahid Islamiyah. Harapannya webinar ini sebagai salah satu upaya mensosialisasikan bagaimana penerapan protokol kesehatan di lingkungan pesantren dan membekali para pengelola dan santri pondok tentang pengetahuan dan wawasan terkait pandemi Covid-19. Nara sumbernya selain dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, juga ahli pandemi dari Universitas Griffith, Australia,” ungkap Chriswanto Santoso.
Menanggapi pemaparan dari LDII, sebelumnya Ma’ruf Amin menyampaikan duka cita atas meninggalnya Ketua Umum DPP LDII, almarhum Prof. Dr. KH. Abdullah Syam M.Sc. dan Ketua DPP LDII, almarhum Ir. H. Prasetyo Sunaryo MT. Ia lalu memberikan beberapa arahan dan masukan bagi LDII dengan menjelaskan singkat tentang program prioritas pemerintah dalam berbagai upaya membangun bangsa dan negara, antara lain dalam pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Pada saat pandemik Covid-19 ini, Ma’ruf Amin menambahkan, pemerintah fokus pada tiga hal; yaitu penanggulangan dampak Covid-19 pada kesehatan, penanggulangan dampak Covid-19 pada ekonomi dan sosial, serta penerapan protokol kesehatan.
“Sampai hari ini, untuk penerapan protokol kesehatan, belum bisa berjalan secara masif dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Untuk ini masih diperlukan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan masif di lapangan. Penerapan protokol kesehatan ini ada pada masyarakat. Maka kami berharap, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk ormas keagamaan seperti LDII, membantu pemerintah. Karena ini juga bagian dari agama, agama Islam mengajarkan bahwa jangan membayakan diri dan orang lain termasuk keluarga kita tentunya. Ketidakpatuhan kita pada protokol kesehatan bisa membahayakan diri kita dan orang lain,” ujar Ma’ruf Amin.
Untuk LDII, Wapres RI berharap, LDII bisa membantu dalam melayani masyarakat, sebagai tanggung jawab ormas pada bidang kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu, ormas juga diharapkan mempunyai tanggung jawab dalam bidang keagamaan dan keummatan. “Delapan program yang dipaparkan Pak Chriswanto tadi itu merupakan bagian memperbaiki umat. Itu tanggung jawab bidang keagamaan dan keumatan. Harapan saya, ormas-ormas itu tidak hanya melakukan pertemuan-pertemuan tapi juga melakukan perbaikan. Munculkan pusat-pusat perbaikan di beberapa titik. Pondok pesantren bisa menjadi salah satu pusat perbaikan itu. Baik perbaikan bidang akhlak, perbaikan ekonomi misalnya membantu kaum dhuafa, juga perbaikan kualitas sumber daya manusia umat keagamaan agar mampu berkompetisi, dalam hal ini melalui pendidikan,” ujar Ma’ruf Amin.
Selain itu, Ma’ruf Amin berharap agar ormas juga berpartisipasi dalam membangun kesatuan umat. “Sekarang ada forum kerukunan antar umat beragama di tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota, tapi belum ada forum seperti itu di tingkat pusat. Sementara selalu ada masalah yang merusak keutuhan umat dan kerukunan di antara umat beragama. Dan ancaman radikalisme, ekstremisme itu, masih ada. Karena itu, perlu kita mantapkan baik untuk pencegahan dan penanggulangannya,” ujar Ma’ruf Amin.
Pada akhir pertemuan virtual ini, Wapres mendoakan kepengurusan LDII terus berlanjut, dan terus dapat mengeksekusi program-program yang telah direncanakan. “Saya mendoakan para pengurus LDII diberi kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan tugas-tugas yang diembannya sehingga bisa terus mengeksekusi dan melanjutkan program-program yang telah direncanakan dan ikut membantu pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan agar terwujud masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera,” pungkas Ma’ruf Amin menutup acara audiensi virtual dengan jajaran pengurus DPP LDII ini.(*)
Menanggapi pemaparan dari LDII, sebelumnya Ma’ruf Amin menyampaikan duka cita atas meninggalnya Ketua Umum DPP LDII, almarhum Prof. Dr. KH. Abdullah Syam M.Sc. dan Ketua DPP LDII, almarhum Ir. H. Prasetyo Sunaryo MT. Ia lalu memberikan beberapa arahan dan masukan bagi LDII dengan menjelaskan singkat tentang program prioritas pemerintah dalam berbagai upaya membangun bangsa dan negara, antara lain dalam pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.